Pemerintah Percepat Swasembada Beras dan Hentikan Impor Ilegal, Tegas Mentan

Fokus Baru Pemerintah: Kemandirian Pangan Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk mempercepat program swasembada beras dan menghentikan impor beras ilegal yang merugikan petani lokal. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) dalam konferensi pers yang dilansir oleh Tribrata News Polri, di mana beliau menekankan bahwa tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi kemandirian pangan nasional.

Mentan menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Oleh karena itu, pemerintah sedang memperkuat langkah-langkah strategis di sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi padi, modernisasi pertanian, hingga pengetatan pengawasan impor di berbagai pintu masuk negara.

Langkah Tegas Pemerintah terhadap Impor Ilegal Beras

Dalam kesempatan tersebut, Mentan menyoroti persoalan serius terkait impor beras ilegal yang kerap mengganggu stabilitas harga di tingkat petani. Pemerintah kini bekerja sama dengan Polri, Bea Cukai, dan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memperketat pengawasan serta melakukan penindakan hukum tegas terhadap pelaku penyelundupan beras.

“Impor ilegal beras adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan petani kita. Kami tidak akan mentoleransi praktik yang merusak stabilitas pangan nasional,” ujar Mentan.

Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga memperkuat sistem distribusi beras nasional agar pasokan tetap stabil tanpa harus mengandalkan impor.

Swasembada Beras: Target 2026 dan Strategi Nasional

Program swasembada beras yang dicanangkan pemerintah menargetkan peningkatan produksi padi hingga 35 juta ton per tahun pada 2026. Upaya ini akan didukung oleh:

• Peningkatan irigasi dan infrastruktur pertanian di daerah sentra produksi.
  
• Pemanfaatan teknologi pertanian modern, termasuk drone pemantau lahan dan pupuk presisi.
  
• Subsidi benih unggul untuk meningkatkan produktivitas petani.
  
• Kemitraan dengan TNI dan Polri untuk memperluas program ketahanan pangan daerah.
  

Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru, terutama di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, guna memperluas lahan produktif nasional.

Dampak Swasembada terhadap Petani dan Harga Pangan

Kebijakan percepatan swasembada beras diharapkan akan memberikan dampak positif langsung kepada petani melalui peningkatan pendapatan dan stabilitas harga gabah. Dengan menekan impor, harga jual di tingkat petani akan lebih kompetitif, sementara masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Selain itu, Mentan menegaskan bahwa swasembada bukan sekadar soal produksi, tetapi juga penguatan rantai pasok nasional, mulai dari panen hingga distribusi. Pemerintah tengah menyiapkan gudang modern dan sistem digitalisasi distribusi untuk memastikan tidak ada kelangkaan di tingkat konsumen.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan

Dalam rangka mempercepat swasembada beras, pemerintah melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan varietas padi unggul tahan perubahan iklim. Selain itu, BUMN pangan seperti Bulog berperan penting dalam menjaga stok dan menyalurkan hasil panen petani secara efisien.

Kapolri juga menegaskan dukungannya terhadap program ini dengan memperkuat pengawasan di pelabuhan dan jalur distribusi impor untuk mencegah masuknya beras ilegal ke pasar domestik.

“Kami siap mengamankan kebijakan pemerintah terkait kemandirian pangan dan memastikan distribusi beras dari petani berjalan tanpa hambatan,” ujar perwakilan Polri dalam pernyataannya.

Menuju Kemandirian Pangan Nasional

Dengan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan, pemerintah optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada beras sepenuhnya pada 2026. Target ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar menuju ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menempatkan Indonesia sebagai negara mandiri dalam pangan pokok dan memperkuat posisi ekonomi petani di tengah tantangan global, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia.

Kesimpulan

Program swasembada beras yang digagas pemerintah bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga langkah strategis menuju kedaulatan pangan nasional. Dengan dukungan lintas sektor, peningkatan teknologi pertanian, dan pengawasan ketat terhadap impor ilegal, Indonesia berpeluang besar mencapai kemandirian pangan yang sesungguhnya.Untuk berita ekonomi, pertanian, dan kebijakan nasional terbaru, kunjungi StartupNews.fyi.